DPD HPI Gelar Webinar Bahas Keberatan Sertifikat Kompetensi Sebagai Persyaratan Perpanjangan KTTP

DPD HPI menggelar kegiatan diskusi yang bertajuk “Keberatan DPD HPI Bali Terhadap Sertifikat Kompetensi dipakai sebagai Persyaratan Perpanjangan KTTP” pada Jumat, (17/09/2021)

Dalam webinar yang dihadiri oleh DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP I Nyoman Parta, Profesor I Dewa Gede Palguna, Wisnu B Tarunajaya Kemenparaf, Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Anggota HPI ini digelar secara daring melalui platform media zoom meeting.

Perda pramuwisata telah dengan tegas mengisyaratkan bahwa pramuwisata wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTTP) untuk dapat melaksanakan tugas kepemanduan wisata. Meskipun (KTTP) hanyalah kartu tanda pengenal namun, melalui (KTTP)  kita dapat mengetahui apakah seorang pramuwisata memenuhi kompetensi atau tidak. Karena untuk mendapatkan (KTTP) Pramuwisata harus menjalankan serangkaian ujian untuk bisa lulus syarat administrasi dan uji pengetahuan Budaya Bali.

BACA JUGA  Usai Ditegur, Kini Insentif Nakes Gianyar Januari-juni Cair R

Namun, ditengah kondisi pandemi perpanjangan (KTTP) usai tiga tahun melalui uji sertifikasi kembali. menjadi sebuah keberatan yang diajukan oleh DPD HPI Bali. Sebab kondisi pandemi dinilai sangat menyulitkan para pramuwisata, baik dari sisi biaya maupun efisiensi.

Profesor I Dewa Made Palguna berpendapat dari sisi hukum sebenarnya sertifikasi kompetensi pramuwisata tidak perlu diperpanjang, karena logikanya harusnya semakin lama pramuwisata semakin banyak wawasannya. Sehingga perpajangan tersebut sebenarnya tidak perlu.

“Logikanya ini kan harusnya pramuwisata semakin bertambah wawasannya, sehingga tidak perlu diperpanjang dan diuji Kembali”. Ujarnya.

Bahkan sejalan dengan itu I Nyoman Parta DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP juga mengatakan bahwa banyak aturan yang disampaikan sepotong-sepotong. Bahkan jika dicermati sebenarnya tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa harus berlanjut perpanjangan sertifikasi.

“Perda sudah jelas tidak mengatur tentang sertifikasi berkelanjutan dan berulang sehingga sertifikat kompetensi hanya di awal saja”. Tegasnya.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Baparekraf Wisnu B Tarunajaya menjelaskan pemandu wisata itu dinilai oleh tamu/wisatawan mulai dari fisik hingga kemampuanya. Sehingga sertifikasi ini kemudian ditetapkan bersama berumur tiga tahun. Ia pun memaparkan bahwa sebenarnya bukan uji sertifikasi lagi namun rekognisi. Sehingga tujuan dari perpanjangan ini adalah sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan pemerintah sehingga kita bisa tau berapa jumlah pramuwisata yang aktif dan tidak aktif (sudah berpindah profesi).

“Yang ada adalah rekognisi, sehingga kita berharap Langkah ini menjadi bentuk pengendalian dan pengawasan pemerintah di sektor pariwisata”, ujarnya.

Ketua DPD HPI Nyoman Nuarta juga memberikan masukan di akhir diskusi, ia berharap persamaan persepsi pada diskusi kali ini tidak berakhir sebagai sebuah diskusi semata, namun menjadi sebuah dasar untuk penetapan aturan yang nantinya sehingga aturan tersebut nantinya tidak memberatkan para pelaku wisata di Bali khususnya.

 

Kutipan dari BaliNews.id

Related Posts

RECRUITMENT CALON PRAMUWISATA UMUM 2020

Recruitment calon  prmuwisata umum tahun 2020 yang  diawali  dengan Uji Bahasa tanggal 25 dan 26  Febroari 2020 bertempat  di kantor  DPD HPI Bali jal...

TIRTA YATRA DPD HPI BALI

Tirta  Yatra Dpd Hpi bali yang dilaksanakan tanggal 13 Juni samapai 16 Juni 2019 ke tanah jawa dengan rute perjalanan Bali menuju Gunung Raung di...